The main purpose of the paper is to develop a simple theoretical model of rent extraction with uncertainty. Corruption or rent-seeking behavior is focused on bribery and the market for local (district) government regulatory goods such as business license, fire safety inspection, compliance to environmental regulations, local tax appraisal, building permits, employment contract inspection etc. […]

Kata Pengantar Makalah ini merupakan survei literatur tentang terjadinya integrasi ekonomi dunia dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Hampir semua hasil empiris menunjukkan adanya hubungan yang positif antara integrasi ekonomi dunia dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin terbuka suatu perekonomian semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun demikian integrasi ekonomi juga menyebabkan suatu negara makin rentan terhadap […]

Sejak tumbangnya era Orde Baru, masalah pembagian tugas dan pembagian sumberdaya ekonomi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak ke arah otonomi daerah. Di mana sebelumnya bandul yang menuju otonomi daerah bergerak sentralistik, dengan kata lain otonomi bagi daerah diberikan oleh pemerintah pusat secara amat terbatas.

Kecenderungan yang terjadi di banyak negara berkembang dalam dua dekade terakhir ini adalah proses penguatan pemerintah daerah atau desentralisasi, yang di Indonesia lebih dikenal lewat upaya untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu kegiatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah desentralisasi di bidang keuangan atau desentralisai fiskal.

Tulisan ini memfokusan kepada salah satu aspek dari desentralisasi fiskal, meskipun dalam pembahasannya tidak tertutup akan bersinggungan dengan aspek-aspek lainnya, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sejak kejatuhan era Orde Baru, masalah pembagian tugas dan pembagian sumber daya ekonomi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak ke arah otonomi daerah. Di mana sebelumnya bandul yang menuju otonomi daerah bergerak sentralistik, dengan kata lain otonomi bagi daerah diberikan oleh pemerintah pusat secara amat terbatas.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk membiayai pelayanan dasar kepada masyarakat daerah, karena DAU merupakan transfer pusat ke daerah otonom yang penggunaannya ditetapkan sendiri oleh daerah. Adanya DAU ini adalah untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah, sehingga daerah yang kurang mampu dari segi pembiayaan urusannya akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.