2019 Training Schedule

  • 14 Dec
    14 Dec
  • Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mempunyai metode yang sistematis untuk memastikan bahwa peraturan yang mereka kembangkan dan terapkan memiliki kualitas tinggi, karena biaya yang ditanggung masyarakat akibat adanya peraturan yang berkualitas rendah adalah substansial. Kebijakan yang buruk dapat meningkatkan biaya kepatuhan untuk bisnis dan kelompok lain, mengarah ke kompleksitas yang tidak perlu dan ketidakpastian terkait dengan kewajiban peraturan dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Tujuan Pelatihan Pelatihan ini memberikan panduan praktis tentang penggunaan Regulatory Impact Assesment (RIA/ Analisis Dampak Regulasi) sebagai cara meningkatkan kualitas peraturan dan, sebagai hasilnya, efektivitas dan efisiensi pemerintah. Sistem RIA sangat penting untuk inisiatif yang mengejar peningkatan menyeluruh dalam praktik pengaturan dan kinerja untuk pemerintah serta pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat Pelatihan Agar tujuan pelatihan “Regulatory Impact Assesment” dapat tercapai, berikut poin-poin sasaran ilmu yang akan didapatkan oleh peserta setelah secara penuh mengikuti diklat: Memahami Konsep : Pre dan Post Test Peserta diharapkan dapat memahami salah satu cara untuk mengevaluasi sebuah kebijakan, yaitu dengan cara memberikan evaluasi sebelum dan sesudah sebuah kebijakan dilakukan. Hal ini akan memberikan pandangan bagaimana sebuah regulasi harus dilanjutkan, dihentikan, atau direformasi. Memahami dan Dapat Mengimplementasikan metode RIA Peserta diharapkan memahami dan mengimplementasikan metode Regulatory Impact Assesment, mulai dari perumusan masalah sampai dengan strategi implementasinya. Memahami Cara Melakukan Analisa Biaya dan Manfaat Salah satu metode analisa yang penting untuk dipelajari adalah dengan metode analisa biaya dan manfaat Peserta diharapkan mampu memahami metode tersebut sehingga hasil dari kebijakan yang akan dibuat dapat menjadi lebih terukur dan sesuai dengan rencana yang…
    14 Sep
    14 Sep
  • Pengetahuan tentang prinsip-prinsip statistik dengan metode analisa data menjadi kompetensi yang sangat diinginkan baik dalam dunia bisnis dan akademis. Diklat intensif ini memberi peserta kesempatan untuk memperoleh pengenalan prinsip-prinsip dan metode-metode ini atau untuk memajukan keahlian peserta saat ini ke tingkat berikutnya. Diklat statistika kami dirancang untuk siapa saja yang membutuhkan pemahaman tentang metode penelitian dan analisis statistika. Diklat yang kami sediakan membantu non-statisticians untuk menafsirkan penelitian yang dipublikasikan dan melakukan studi penelitian para peserta secara mandiri. TUJUAN DIKLAT Diklat ini bertujuan untuk memberikan keterampilan statistika secara kuantitatif bagi berbagai pihak untuk menganalisa suatu kondisi empiris maupun untuk mendukung pengambilan kebijakan. MATERI DIKLAT Hari Pertama   Sesi 1-2 Konsep dan Aplikasi Metode Statistika Sesi 3-5 Statistika Deskriptif Sesi 6-8 Pengolahan dan Analisis Data Deskriptif Hari Kedua   Sesi 1-3 Konsep Peluang dan Distribusi Peluang Sesi 4-6 Pendugaan, Margin Error, dan Perhitungan Sampel Sesi 7-8 Pengujian Hipotesis Hari Ketiga   Sesi 1-3 Aplikasi Komputer untuk Pengujian Hipotesis Sesi 4-6 Analisis Nonparametrik Sesi 7-8 Latihan Analisis Nonparametrik Catatan: 1 sesi = 45 menit WAKTU DAN LOKASI DIKLAT Pelatihan diselenggarakan di gedung Diklat LPEM FEBUI pada tanggal 30 Oktober – 1 November 2018 Diklat umumnya diberikan pada hari Senin s.d Jumat (Pukul 09.00 – 16.15 WIB). Alamat Gedung Diklat LPEM FEB UI adalah Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430. Telepon: (021) 3143177 Ext. 612/623; Fax: (021) 39072335/31934310. BIAYA INVESTASI Investasi per peserta untuk 3 hari kursus adalah sebesar Rp 4.000.000,00. INSTRUKTUR Khoirunurrofik, Ph.D Beliau adalah pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia dan saat ini…
    04 Sep
    04 Sep
  • Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mempunyai metode yang sistematis untuk memastikan bahwa peraturan yang mereka kembangkan dan terapkan memiliki kualitas tinggi, karena biaya yang ditanggung masyarakat akibat adanya peraturan yang berkualitas rendah adalah substansial. Kebijakan yang buruk dapat meningkatkan biaya kepatuhan untuk bisnis dan kelompok lain, mengarah ke kompleksitas yang tidak perlu dan ketidakpastian terkait dengan kewajiban peraturan dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Tujuan Pelatihan Pelatihan ini memberikan panduan praktis tentang penggunaan Regulatory Impact Assesment (RIA/ Analisis Dampak Regulasi) sebagai cara meningkatkan kualitas peraturan dan, sebagai hasilnya, efektivitas dan efisiensi pemerintah. Sistem RIA sangat penting untuk inisiatif yang mengejar peningkatan menyeluruh dalam praktik pengaturan dan kinerja untuk pemerintah serta pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat Pelatihan Agar tujuan pelatihan “Regulatory Impact Assesment” dapat tercapai, berikut poin-poin sasaran ilmu yang akan didapatkan oleh peserta setelah secara penuh mengikuti diklat: Memahami Konsep : Pre dan Post Test Peserta diharapkan dapat memahami salah satu cara untuk mengevaluasi sebuah kebijakan, yaitu dengan cara memberikan evaluasi sebelum dan sesudah sebuah kebijakan dilakukan. Hal ini akan memberikan pandangan bagaimana sebuah regulasi harus dilanjutkan, dihentikan, atau direformasi. Memahami dan Dapat Mengimplementasikan metode RIA Peserta diharapkan memahami dan mengimplementasikan metode Regulatory Impact Assesment, mulai dari perumusan masalah sampai dengan strategi implementasinya. Memahami Cara Melakukan Analisa Biaya dan Manfaat Salah satu metode analisa yang penting untuk dipelajari adalah dengan metode analisa biaya dan manfaat Peserta diharapkan mampu memahami metode tersebut sehingga hasil dari kebijakan yang akan dibuat dapat menjadi lebih terukur dan sesuai dengan rencana yang…
    31 Jul
    31 Jul
  • DIKLAT  Computable General Equilibrium (CGE) Computable General Equilibrium telah banyak digunakan pada analisis penilaian dampak dari suatu kebijakan mulai dari dampak reformasi pajak, dan tarif, hingga dampak kebijakan lingkungan berupa mitigasi perubahan iklim. Kuantifikasi dampak kebijakan ini dapat dijelaskan karena CGE merupakan satu model keseimbangan umum yang menjelaskan hubungan mendetail antara industri, antar agen (rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri), dan interaksi pasar, baik pada level mikro maupun keterkaitan makro di dalam perekonomian. Kemudian, pemanfaatan analisis CGE juga dapat digunakan untuk menguji ide suatu hipotesis atau kebijakan.  Hal inilah yang membuat simulasi dan pemodelan ekonomi menjadi subjek utama dalam aplikasi ekonomi (applied economics). Kebijakan publik yang tidak tepat dapat berpotensi menyebabkan timbulnya dampak negatif. Dengan demikian, simulasi yang dilakukan melalui model ekonomi sangat dibutuhkan sebagai suatu strategi dalam pengambilan keputusan sebelum sebuah kebijakan dibuat, atau mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat. TUJUAN DIKLAT Diklat ini bertujuan untuk: Meningkatkan pemahaman peserta mengenai model CGE secara teoretis, dan struktur data CGE. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menggunakan perangkat lunak untuk simulasi CGE. Memahami aplikasi simulasi CGE dan interpretasi hasil analisis. MATERI DIKLAT Hari Pertama Sessi 1: 09.00-10.30 Pengantar model CGE & Konsep Dasar Sessi 2: 10.30-12.00 Pengantar SAM: Basis Data Sessi 3: 13.15-14.30 Exercise menggunakan CGE Model Sessi 4: 14.30-16.15 Pengantar software GAMS + Exercise Hari Kedua Sessi 1: 09.00-10.30 Memahami struktur Data CGE dengan GAMS Sessi 2: 10.30-12.00 Exercise Sessi 3: 13.15-14.30 Memahami struktur persamaan CGE Sessi 4: 14.30-16.15 Exercise Hari Ketiga Sessi 1: 09.00-10.30 Memahami struktur model Sessi 2: 10.30-12.00 Closure dan…
    16 Jul
    16 Jul
  • Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Namun demikian, BMD pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (good governance) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Oleh karena itu, untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan BMD harus dilaksanakan dengan baik mulai dari mulai saat perencanaan dan penganggaran Barang Milik Daerah hingga penatausahaan Barang Milik Daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang berkompeten sangat diperlukan didalam pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut. TUJUAN DIKLAT Pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia berupa aparat pemerintahan yang profesional, beretika dan bertanggungjawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan pelatihan ini diharapkan para peserta akan mempunyai pengetahuan dan keahlian dasar dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Para peserta pelatihan yang diharapkan adalah para pegawai pemerintah daerah pada umumnya dan khususnya bagi para pegawai yang berpraktik di dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.   MATERI DIKLAT Materi dalam Diklat Bimtek ini meliputi pengertian manajemen aset dan juga paradigam baru dalam pengelolaan BMD, struktur organisasi pengelolaan BMD, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan BMD, penganggaran BMD, pengadaan BMD, penggunaan BMD, pemanfaatan BMD, pengawasan dan pengendalian BMD, pengamanan BMD, penilaian BMD, penghapusan BMD, pemindahtanganan BMD, hingga pada penatausahaan dan pertanggungjawaban BMD. Untuk melihat tingkat pemahaman peserta, di setiap topik akan diberikan tugas terstruktur…
    12 Jul
    12 Jul
  • Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah akan memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia di bidang penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah harus diperkuat, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik TUJUAN DIKLAT Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Keuangan Daerah khususnya dalam hal penatausahaan keuangan daerah sehingga peserta diharpak akan mampu melakukan tugas penatausahaan keuangan daerah. Pelatihan ini ditujukan kepada pegawai pemerintah daerah yang menangani penatausahaan dan pembendaharaan keuangan daerah.   MATERI DIKLAT Materi dalam Diklat Bimtek ini diawali dengan memperkenalkan Sistem Kelembagaan dan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah. Materi berikutnya adalah meningkatkan pemahaman atas Penatausahaan Penerimaan Kas SKPD dan PPKD dan Penatausahaan Pengeluaran Kas SKPD dan PPKD. Selanjutnya, Penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD) akan diberikan sebagai topik berikutnya dan dilanjutkan dengan materi tentang bagaimana mengidentifikasi dan melakukan pencatatan terhadap Aktivitas Non-Kas di SKPD dan PPKD. Untuk meningkatkan pemahaman peserta atas keseluruhan materi, Simulasi Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD, PPKD, dan BUD akan diberikan untuk mendorong terjadinya diskusi dalam kelompok dan diskusi dalam kelas. Kasus-kasus untuk simulasi akan diberikan dalam bentuk tugas terstruktur  berupa lembar kerja peserta (LKP). WAKTU DAN…
    11 Jul
    11 Jul
Goto :