Labor Market Brief – Edisi Maret 2021

  • UU Cipta Kerja yang disahkan pada akhir tahun 2020 sudah dilengkapi dengan peraturan turunan berjumlah 51 peraturan yang disahkan pada Februari 2021 yang lalu. UU dan aturan turunannya ini secara umum bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat mewujudkan iklim usaha yang baik. Harapannya, hal ini akan memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Dalam aturan turunan tersebut juga mengatur mengenai beberapa aspek dalam ketenagakerjaan di Indonesia, seperti aturan mengenai status pekerja, pengupahan, waktu kerja, kompensasi PHK, serta penggunaan tenaga kerja asing. Secara langsung maupun tidak langsung, hal ini juga memberikan pengaruh bagi tenaga kerja di Indonesia.…
    12 Mar
    12 Mar
  • Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, pandemi COVID-19 membuat penurunan tingkat kemiskanan dan ketimpangan dalam dekade terakhir menjadi kembali meningkat. Oleh karena itu, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional berupaya memberikan jarring pengaman dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok penduduk miskin dan rentan. Upaya ini cukup berhasil menahan angka kemiskinan dan ketimpangan untuk tidak meningkat terlalu tinggi pada tahun 2020 dan alokasi bantuan dilanjutkan pada tahun 2021.…
    23 Feb
    23 Feb
  • Bidang ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pencapaian pendayagunaan angkatan kerja nasional, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Keempat tujuan tersebut perlu dicapai dengan memperhatikan tolak ukur berdasarkan indikator-indikator yang dapat dimonitor pencapaiannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyusun Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Indeks diharapkan ini akan menjadi salah satu basis pengukuran yang dapat mencerminkan pencapaian daerah dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan.…
    07 Jan
    07 Jan
  • Pada tahun 2019, BPS mencatat bahwa sebanyak 11,1% dari total penduduk Indonesia merupakan penduduk migran seumur hidup sedangkan 2,2% lainnya merupakan penduduk migren risen. Migrasi penduduk memiliki faktor penarik dan faktor pendorong, di antaranya adalah riwayat pendidikan dari penduduk tersebut, kesempatan dan peluang pekerjaan, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya. Berdasarkan SUSENAS 2019, provinsi-provinsi di Pulau Jawa merupakan provinsi yang menjadi tujuan migrasi paling banyak dibandingkan dengan pulau lainnya. Pemahaman mengenai karakteristik dari penduduk migran akan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan perencanaan yang lebih baik terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik.…
    10 Dec
    10 Dec
  • Pemerintah Indoenesia melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan No 11/HK.04/X/2020 menetapkan bahwa nilai upah minimum tahun 2021 ditentukan sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/ buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada masa pandemic COVID-19. Dalam penentuan upah minimum, komponen yang menjadi pertimbangan antara lain adalah standar kelayakan hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, beberapa provinsi di Indonesia menetapkan bahwa upah minimum pada tahun 2021 nanti mengalami peningkatan karena beberapa sektor dianggap melaju pesat pertumbuhannya.…
    11 Nov
    11 Nov
  • Pemerintah melalui RUU Ciptakerja berusaha untuk mengakomodir kebutuhan pekerja jika terjadi PHK melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam RUU tersebut juga disampaikan bahwa JKP diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, penentuan aturan terkait dengan JKP perlu memperhatikan karakteristik pekerja, upah minimum dan tingkat harga serta kebutuhan dan keahlian dari masing-masing jenis pekerjaan agar besaran dan periode pemberian JKP akan menjadi lebih optimal.…
    08 Oct
    08 Oct
  • Konsekuensi dari pandemi COVID-19 bagi dunia usaha dan pekerja merupakan hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Penurunan kinerja perusahaan dapat menurunkan daya beli yang kemudian juga akan mempengaruhi sisi permintaan. Sebagai bagian dari langkah-langkah kebijakan yang lebih luas untuk melawan dampak krisis ekonomi dan pasar tenaga kerja, banyak negara mengadopsi strategi penerapan subsidi upah sementara. Langkah yang serupa juga diambil oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan subsidi upah/ gaji yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. Kebijakan ini merupakan bagian dari program stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak COVID-19.…
    05 Sep
    05 Sep
Goto :