Labor Market Brief – Edisi Januari 2021

  • Bidang ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pencapaian pendayagunaan angkatan kerja nasional, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Keempat tujuan tersebut perlu dicapai dengan memperhatikan tolak ukur berdasarkan indikator-indikator yang dapat dimonitor pencapaiannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyusun Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Indeks diharapkan ini akan menjadi salah satu basis pengukuran yang dapat mencerminkan pencapaian daerah dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan.…
    07 Jan
    07 Jan
  • Pada tahun 2019, BPS mencatat bahwa sebanyak 11,1% dari total penduduk Indonesia merupakan penduduk migran seumur hidup sedangkan 2,2% lainnya merupakan penduduk migren risen. Migrasi penduduk memiliki faktor penarik dan faktor pendorong, di antaranya adalah riwayat pendidikan dari penduduk tersebut, kesempatan dan peluang pekerjaan, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya. Berdasarkan SUSENAS 2019, provinsi-provinsi di Pulau Jawa merupakan provinsi yang menjadi tujuan migrasi paling banyak dibandingkan dengan pulau lainnya. Pemahaman mengenai karakteristik dari penduduk migran akan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan perencanaan yang lebih baik terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik.…
    10 Dec
    10 Dec
  • Pemerintah Indoenesia melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan No 11/HK.04/X/2020 menetapkan bahwa nilai upah minimum tahun 2021 ditentukan sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/ buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada masa pandemic COVID-19. Dalam penentuan upah minimum, komponen yang menjadi pertimbangan antara lain adalah standar kelayakan hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, beberapa provinsi di Indonesia menetapkan bahwa upah minimum pada tahun 2021 nanti mengalami peningkatan karena beberapa sektor dianggap melaju pesat pertumbuhannya.…
    11 Nov
    11 Nov
  • Pemerintah melalui RUU Ciptakerja berusaha untuk mengakomodir kebutuhan pekerja jika terjadi PHK melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam RUU tersebut juga disampaikan bahwa JKP diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, penentuan aturan terkait dengan JKP perlu memperhatikan karakteristik pekerja, upah minimum dan tingkat harga serta kebutuhan dan keahlian dari masing-masing jenis pekerjaan agar besaran dan periode pemberian JKP akan menjadi lebih optimal.…
    08 Oct
    08 Oct
  • Konsekuensi dari pandemi COVID-19 bagi dunia usaha dan pekerja merupakan hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Penurunan kinerja perusahaan dapat menurunkan daya beli yang kemudian juga akan mempengaruhi sisi permintaan. Sebagai bagian dari langkah-langkah kebijakan yang lebih luas untuk melawan dampak krisis ekonomi dan pasar tenaga kerja, banyak negara mengadopsi strategi penerapan subsidi upah sementara. Langkah yang serupa juga diambil oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan subsidi upah/ gaji yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. Kebijakan ini merupakan bagian dari program stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak COVID-19.…
    05 Sep
    05 Sep
  • Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi pasar tenaga kerja, tidak terkecuali adalah tenaga kerja migran. Beberapa negara mengambil langkah pembatasan aktivitas dan perlindungan warga negaranya yang bekerja di negara lain. Komitmen pemerintah Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020. Hal ini berakibat pada penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di negara-negara lain secara drastis pada April 2020, meskipun hal ini juga disebabkan oleh kebijakan lain dari negara tujuan penempatan PMI. Perkembangan terkini pada akhir Juli 2020 yang lalu, pemerintah mencabut kembali kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020.…
    05 Aug
    05 Aug
  • Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai indikator dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk ketenagakerjaan di Indonesia. Penurunan jumlah orang yang bekerja diprediksi terjadi akibat adanya disrupsi dari sisi permintaan tenaga kerja karena proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beberapa peraturan dan pembatasan aktivitas sebagai upaya untuk pencegahan penularan virus juga membatasi mobilitas pekerja, aktivitas pekerja, dan jam kerja. Tantangan lain yang juga dihadapi oleh pasar tenaga kerja adalah adalah dampak pembatasan tersebut pada pendapatan terutama sektor informal serta risiko naiknya tingkat pengangguran pada kelompok angkatan kerja usia muda.…
    10 Jul
    10 Jul