Program SJSN yang menjadi wujud komitmen perlindungan sosial dari negara untuk masyarakat juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi dana aset yang terhimpun dari program tersebut jika dikelola dengan optimal. Akan tetapi, dalam pencapaian tujuan tersebut, implementasi program ini menemui berbagai tantangan di antaranya adalah perluasan cakupan kepesertaan dan literasi keuangan. Dengan solusi yang...Read More

UU Cipta Kerja yang disahkan pada akhir tahun 2020 sudah dilengkapi dengan peraturan turunan berjumlah 51 peraturan yang disahkan pada Februari 2021 yang lalu. UU dan aturan turunannya ini secara umum bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat mewujudkan iklim usaha yang baik. Harapannya, hal ini akan memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Dalam aturan turunan tersebut...Read More

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, pandemi COVID-19 membuat penurunan tingkat kemiskanan dan ketimpangan dalam dekade terakhir menjadi kembali meningkat. Oleh karena itu, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional berupaya memberikan jarring pengaman dalam...Read More

Bidang ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pencapaian pendayagunaan angkatan kerja nasional, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Keempat tujuan tersebut perlu dicapai dengan memperhatikan tolak ukur berdasarkan indikator-indikator yang dapat dimonitor pencapaiannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyusun Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan...Read More

Pada tahun 2019, BPS mencatat bahwa sebanyak 11,1% dari total penduduk Indonesia merupakan penduduk migran seumur hidup sedangkan 2,2% lainnya merupakan penduduk migren risen. Migrasi penduduk memiliki faktor penarik dan faktor pendorong, di antaranya adalah riwayat pendidikan dari penduduk tersebut, kesempatan dan peluang pekerjaan, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya. Berdasarkan SUSENAS 2019, provinsi-provinsi di...Read More

Pemerintah Indoenesia melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan No 11/HK.04/X/2020 menetapkan bahwa nilai upah minimum tahun 2021 ditentukan sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/ buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada masa pandemic COVID-19. Dalam penentuan upah minimum, komponen yang menjadi pertimbangan antara lain adalah...Read More

Pemerintah melalui RUU Ciptakerja berusaha untuk mengakomodir kebutuhan pekerja jika terjadi PHK melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam RUU tersebut juga disampaikan bahwa JKP diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, penentuan aturan terkait dengan JKP perlu memperhatikan karakteristik pekerja, upah minimum dan tingkat harga serta kebutuhan...Read More