Mengkritik Kebijakan ‘Cash Transfer’

  • KENAIKAN harga minyak dunia di kisaran US$60-70/barel semakin membebani APBN, terutama pos subsidi BBM yang membengkak dari Rp76 triliun menjadi Rp130 triliun. Kondisi tersebut dan ditambah melemahnya nilai tukar rupiah memaksa pemerintah untuk tidak menunda-nunda menaikkan harga BBM. Untuk mengurangi dampak kenaikan BBM terhadap kelompok miskin maka pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi langsung yang berupa cash transfer, yang akan diujicobakan pada Oktober. Berdasarkan hasil sidang kabinet, pemerintah memutuskan akan memberikan kompensasi sebesar Rp100.000/bulan/kepala keluarga (KK) kepada sekitar 15,5 juta KK atau sekitar 62 juta rakyat miskin (Media Indonesia, 10/9). Program ini akan digelar mulai Oktober sampai akhir tahun dengan total dana sebesar Rp4,6 triliun. Secara teoretis kebijakan cash transfer lebih baik jika dibandingkan dengan subsidi BBM seperti yang terjadi selama ini, di mana sebagian besar BBM dinikmati kelompok nonmiskin. Berdasarkan teori compensating variation (Varian, 1996) menunjukkan bahwa cash transfer akan mengembalikan daya beli kelompok miskin pada kondisi yang semula, yaitu kondisi daya beli sebelum adanya kenaikan harga BBM. Selain itu, secara politis kebijakan ini merupakan wujud tanggung jawab negara kepada kelompok miskin seperti diamanatkan oleh UUD 1945. Walaupun kebijakan cash transfer memiliki justifikasi yang kuat baik secara teori ekonomi dan politis, implementasi di lapangan tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena, setiap kebijakan akan membawa implikasi, baik secara positif maupun negatif. *** Kebijakan kenaikan harga BBM dan cash transfer secara masif kepada 15,5 juta KK akan menimbulkan tekanan pada inflasi dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan biaya produksi sehingga harga barang akan naik, sedangkan transfer secara masif…
    06 Sep
    06 Sep
  • Abstract This paper examines the structure of interregional dependency in a five-region division of The Indonesian Economy for 1995. An Interregional social accounting matrix was constructed with direct interregional flows limited to those of the production accounts. An interregional version of Block Structural Path Analysis was applied to construct the chains of dependency resulting from injections in selected accounts in each region in turn. The result revealed once again the continuation of the asymmetry between the dependencies between Jawa and Sumatera on the one hand and these two regions and the remaining three regions in the country. While significant interregional leackages existed from changes in levels of activity in the eastern part of the country, the reverse was not the case when change was initiated in Jawa or Sumatera. Nuzul Achjar Geoffrey J.D. Hewings Michael Sonis Hits: 0…
    06 Sep
    06 Sep
Goto :