Dalam rezim pertama pemerintahan Joko Widodo (2015-2019), Pemerintah Indonesia (PI) menetapkan rencana progresif pembangunan infrastruktur demi memperbaiki konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing nasional. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur naik secara signifikan dari 154,6 triliun Rupiah (13 miliar dolar AS) pada 2014 menjadi 394,1 triliun Rupiah (27,2 miliar dolar AS) pada 2019, atau kurang lebih bertambah sebesar 254,9%. Ukuran anggaran ini merepresentasikan ambisi Indonesia yang tinggi untuk perluasan infrastruktur yang di antaranya meliputi: 3.432 km jalan nasional, 1.852 km jalan tol, 65 bendungan, 38.431 hektar revitalisasi daerah kumuh perkotaan, 559.660 unit perumahan umum dengan sistem air minum, 27 pelabuhan laut, dan 10 bandara internasional.…Read More

…Read More

Sorry, this entry is only available in Inggris (A.s.).…Read More

Energi  baru dan terbarukan (EBT) memiliki  peran penting dalam  peningkatan  ketahanan energi  dan dekarbonisasi ekonomi global  sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi berkelanjutan.  Namun, pengembangan pembangkit EBT di Indonesia mengalami  stagnasi dalam beberapa  tahun terakhir.  Per tahun 2018, nilai  kapasitas pembangkit EBT di Indonesia  terbatas pada level 9GW atau dengan kata lain hanya mengalami peningkatan 960MW dari awal tahun 2015. Nilai tersebut terpaut jauh dari target instalasi EBT sebesar 45GW pada tahun 2025 dan 168GW pada tahun 2050 (Rencana Umum Energi Nasional – Dewan Energi  Nasional, LCDI  2018.).  Padahal, Indonesia tercatat sebagai negara yang kaya akan potensi  energi  terbarukan.   Dengan teknologi  yang ada saat ini,  potensi listrik  EBT diestimasi dapat mencapai  432GW (IESR, 2019).…Read More

         …Read More

Keberadaan air merupakan hal yang sangat penting untuk keberlanjutan kota. Isu air dalam perencanaan kota bukan hanya terbatas bagaimana penyediaan prasarana air untuk kegiatan kota, akan tetapi juga terkait dengan lingkungan yang lebih luas yaitu bagaimana perencanaan kota dapat menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya air, atau disebut sebagai daya dukung air. Dari literatur, daya dukung air terkait dengan penyediaan dan permintaan air. Oleh karena itu dalam perencanaan kota perlu mempertimbangkan daya dukung air, mengenai keterkaitan antara penyediaan sumber daya air- baik yang disediakan secara alami maupun dari keberadaan infrastruktur – dengan permintaan air yang diperlukan untuk kegiatan sosial ekonomi kota. Tulisan ini mencoba melihat secara literatur bagaimana peraturan telah mencakup pentingnya pertimbangan daya dukung air dalam perencanaan kota.…Read More

Pada Desember 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan implementasi Program 8iodiesel 30 persen atau 830 sebagai bagian dari Program Mandatori 8iodiesel yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008.  Kebijakan 830 menginstruksikan adanya komposisi campuran 30% biodiesel (FAME) dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Latar belakang Program Mandatori 8iodiesel tidak terlepas dari tingginya proporsi konsumsi energi fosil. Pada tahun 2018 penggunaan energi fosil mencapai lebih dari 70% terhadap total  konsumsi energi. Oleh karena ltu, pemerintah  berkomitmen  untuk meningkatkan penggunaan bauran bahan bakar nabati (BBN) sebagai upaya dalam mengurangi konsumsi energi fosil. seperti  yang  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  ESDM  No.  32  Tahun 2008  tentang   Penyediaan. Pemanfaatan.  dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan 8akar Lain.…Read More