Teguh Dartanto, Jahen Fachrul Rezki, Usman, Chairina Hanum Siregar, Hamdan Bintara, dan Wahyu Pramono
Abstrak:
Penerapan jaminan kesehatan nasional di Indonesia sejak tahun 2014 telah memunculkan permasalahan “missing middle” dimana sektor informal tidak miskin masih belum mendapatkan layanan kesehatan karena melakukan pendaftaran mandiri. Oleh karena itu, pencapaian UHC di Indonesia memerlukan proses yang panjang, terutama ketika proporsi sektor informal non-miskin terhadap total penduduk cukup besar. Studi ini bertujuan untuk mengkaji tiga permasalahan utama yang mungkin menjadi hambatan bagi sektor informal untuk mengikuti program ini: (1) mengamati kesiapan sisi penawaran, (2) mengkaji keterjangkauan premi dan kesediaan membayar sektor informal, dan (3) mengeksplorasi mengapa sektor informal para pekerja enggan mengikuti asuransi kesehatan nasional. Studi ini melaporkan bahwa sekitar 53.7% Pemerintah Daerah (Pemda) mengalami kekurangan fasilitas kesehatan sebesar 59,387 tempat tidur, meskipun di beberapa daerah mengalami kelebihan tempat tidur (per 1000 penduduk). Studi ini juga menemukan bahwa premi tunggal untuk seluruh Indonesia tidak adil dan tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah timur Indonesia. Mengamati 400 rumah tangga yang bekerja di sektor informal dan menerapkan Triple Bounded Dichotomies Choice Contingent Valuation Method (TCCVM) untuk mengamati Willingness to Pay (WTP), penelitian ini menemukan bahwa sekitar 70% responden mempunyai keinginan untuk ikut asuransi kesehatan, namun kemauannya membayar premi lebih rendah dari tarif saat ini. Premi yang ada saat ini tampaknya kurang terjangkau bagi sektor informal; Oleh karena itu, hal ini menjadi penghalang bagi mereka untuk antusias mengikuti program asuransi kesehatan baru. Estimasi ekonometrik kami mengkonfirmasi bahwa ketersediaan rumah sakit, pengetahuan asuransi, pengalaman pasien rawat inap dan rawat jalan, jumlah anggota keluarga, jenis kelamin kepala rumah tangga, akses terhadap internet dan pendapatan rumah tangga berkorelasi tinggi dengan kemungkinan sektor informal bergabung dengan jaminan kesehatan nasional ( NHI). Selain itu, berbeda dengan temuan-temuan dari banyak penelitian lain, secara mengejutkan premi asuransi bukanlah alasan utama bagi sektor informal untuk mengikuti program ini; kendala utamanya adalah kurangnya literasi asuransi. Oleh karena itu, syarat yang diperlukan untuk mewajibkan sektor informal mengikuti program ini adalah peningkatan literasi asuransi, sedangkan syarat yang cukup adalah kesiapan sisi penawaran dan premi yang terjangkau. Kajian ini memerlukan kampanye besar-besaran untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan.
Klasifikasi JEL: saya13; saya14; Saya38
Kata kunci
Cakupan Kesehatan Universal — Kesediaan Membayar — Sektor Informal — Indonesia
Penulis yang sesuai: Jl. Salemba Raya 4 Jakarta 10430, Indonesia. Email: teguh@lpem-feui.org atau teguh.dartanto@ui.ac.id.
