Abstrak

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa informasi relevan mengenai kesiapan pemerintah daerah (SNGs) dalam mendukung implementasi SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional—Sistem Jaminan Sosial Nasional) pada tahun 2014. Kekhawatiran terhadap kapasitas Pemda untuk mendukung SJSN sebagian besar berasal dari buruknya kinerja Pemda dalam mengelola sumber daya keuangan mereka yang pada gilirannya diperkirakan akan menimbulkan dampak buruk pada indikator sosial lokal (seperti: kemiskinan angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, dan lain-lain).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti kuantitatif dan kualitatif mengenai hubungan antara: (i) kapasitas fiskal Pemda dan kinerja indikator sosial; (ii) kapasitas pelaksanaan anggaran dan kinerja indikator sosial; dan (iii) kemampuan untuk mengeksekusi anggaran sesuai dengan jenis pendapatan yang diperoleh Pemda. Untuk itu, analisis deskriptif, korelasi dan ekonometrik dilakukan dengan menggunakan seluruh data pemerintah daerah mengenai indikator anggaran dan sosial selama periode 2007-2010, serta data rumah tangga SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2005 dan 2011. Selain itu, penelitian ini menggunakan data rumah tangga untuk mengkaji dampak program bantuan sosial nasional dan pemerintah daerah terhadap akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan survei lapangan yang dilakukan di 11 Pemda terpilih (3 provinsi dan 8 kabupaten di Jawa dan Sulawesi), yang berupaya menganalisis regulasi, prosedur administratif, fitur program, dan keberlanjutan program terkait program jaminan sosial di daerah. konteks desentralisasi.

Kata Kunci: jaminan sosial, pemberian layanan sosial, desentralisasi, Indonesia