Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan (DEVPFIN)

Selasa 6 Juni 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Publik (DEVPFIN)

Khoirunurrofik, S.Si, MA,MPM, Ph.D.

“Memberdayakan Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Daerah”

Kelompok studi ini mengkhususkan diri pada penelitian dan jasa konsultasi terkait kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah) dan perencanaan pembangunan. Selain itu, kami fokus pada analisis pendapatan pemerintah, perangkat fiskal untuk industri tertentu (pajak dan subsidi) dan melakukan tinjauan terhadap belanja publik dan transfer antar pemerintah. Kami juga terus mengikuti perkembangan kebijakan terkini dalam program perpajakan dan belanja di Indonesia.

Kegiatan kami mencakup beberapa bidang utama:

Perekonomian Nasional dan Daerah: Aspek ini melibatkan analisis perekonomian nasional dan regional dalam konteks perekonomian publik. Kami menilai prospek jangka pendek dan jangka panjang dengan memetakan perkembangan dan potensi perekonomian nasional dan regional. Pekerjaan kami mencakup perumusan strategi dan kebijakan ekonomi yang komprehensif, yang menjadi acuan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan daerah. Manfaat penelitian ini antara lain membimbing pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kerangka makroekonomi, mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal secara holistik, menjajaki pilihan kebijakan ekonomi jangka panjang, dan menentukan indikator pembangunan makro yang realistis.
Perencanaan Nasional dan Daerah: Kami membantu menyiapkan dokumen perencanaan penting seperti dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, Rencana Strategis, dan Indeks Perencanaan Daerah. Studi berbasis empiris kami meningkatkan kualitas perencanaan dengan memberikan wawasan yang akuntabel dan akurat mengenai kondisi dan potensi nasional dan regional. Kami memfasilitasi integrasi perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, memastikan sinkronisasi dengan penganggaran. Hal ini memperkuat landasan bagi pembangunan, reformasi, dan evaluasi kinerja di masa depan. Kami juga membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun desain teknokratis dan rancangan rencana pembangunan.
Keuangan publik: Menyadari pentingnya keuangan nasional dan daerah, kami membantu pemerintah pusat dan daerah merancang strategi penganggaran yang efektif dan mengalokasikan sumber daya untuk program-program berkualitas tinggi dengan sumber daya yang dapat diandalkan. Pada akhirnya, kebijakan keuangan makro-nasional dan regional diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan pembangunan.
Potensi Pendapatan Daerah: Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah memperkuat kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Hal ini dicapai dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak dan retribusi daerah. Kemandirian daerah yang lebih besar mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Penelitian kami membantu pemerintah daerah mengenali potensi PAD, menetapkan target pajak dan retribusi daerah, dan merumuskan kebijakan untuk memanfaatkan potensi tersebut. Kami bertujuan untuk meningkatkan kekuatan perpajakan daerah dan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Konsultasi Peraturan Daerah: Kami menawarkan konsultasi terkait peraturan daerah, khususnya mengenai pajak dan retribusi daerah. Layanan kami membantu mengidentifikasi perubahan substantif dari UU Pajak Daerah menjadi UU Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah (HKPD). Kami memperkirakan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU HKPD dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan UU HKPD.

Singkatnya, kelompok studi kami memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan fiskal dan pembangunan daerah di Indonesia. Pendekatan komprehensif kami bertujuan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan di tingkat nasional dan regional.

Keuangan Publik untuk Anak. UNICEF Indonesia (September 2021-April 2023)

- Keuangan Publik untuk Anak: mengembangkan kerangka penandaan anggaran nasional dan daerah untuk anak dan perlindungan sosialnya, dan
- Pembiayaan Inovatif untuk Perlindungan Sosial: menilai kelayakan obligasi daerah untuk perlindungan sosial anak.
- Kredibilitas Anggaran Imunisasi Anak: untuk memberikan bukti mengenai faktor finansial dari imunisasi rutin dan untuk mengidentifikasi komitmen anggaran pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan imunisasi rutin.