Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Indonesia

Pencarian
Tutup kotak telusur ini.

RUU Pertanahan Masih Perlu Kajian Mendalam

Housing-Estate.com, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanahan yang akan segera disahkan menjadi undang-undang masih memerlukan kajian mendalam. Ketentuan tentang pemberdayaan lahan tidak bisa diseragamkan karena kebutuhan setiap kawasan dan daerah berbeda-beda. “Kajian itu terutama pasal mengenai perlindungan lahan seluas 200 ha, ini belum mengakomodasi kondisi daerah yang sangat heterogen,” ujar Nuzul Achjair, Peneliti senior […]

RUU Pembatasan Lahan Hambat Orang Punya Rumah

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menilai keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang cakupan lahan akan menghambat pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia. http://m.liputan6.com/bisnis/read/2110274/ruu-pembatasan-lahan-hambat-orang-punya-rumah

LPEM FEUI: Kebijakan Pertanahan Perlu Akomodasi Heterogenitas

Jakarta, (Antara) – Lembaga Penyelidikan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) mengatakan kebijakan Undang-Undang tentang Pertanahan perlu mengakomodasi kondisi daerah yang heterogen. Jakarta, (Antara) – Lembaga Penyelidikan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) mengatakan kebijakan Undang-Undang tentang Pertanahan perlu mengakomodasi kondisi daerah yang heterogen.

Pemerintah Diminta Tunda RUU Pembatasan Pengusahaan Lahan

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menilai, DPR terlalu cepat menetapkan Racangan Undang-Undang (RUU) yang memberdayakan pengusahaan lahan 200 hektare (ha) untuk perumahan. http://m.liputan6.com/bisnis/read/2110365/pemerintah-diminta-tunda-ruu-pembatasan-pengusahaan-lahan

LPEM FEUI mendukung pemerintah batasi pengusahaan lahan

Merdeka.com – Lembaga Penyelidik Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencabut dan menghapuskan niat pengusahaan lahan seluas 200 hektar untuk pemukiman di RUU Pertanahan. “Kami setuju harus dibatasi. Namun angkanya tidak dapat dicantumkan di UU. Nanti diatur dalam peraturan turunan,” kata Ketua Tim Peneliti LPEM UI Nuzul Achjar di UI Salemba, […]

Indikator Utama Stabilitas Keuangan di Indonesia

Ketidakstabilan sistem keuangan di Indonesia akan berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap kondisi mikro dan makro, serta berpotensi menimbulkan biaya tinggi jika dilakukan penyelamatan keuangan. Berdasarkan krisis keuangan global tahun 19971998 dan 20082009, krisis keuangan dapat menyebar dan menular karena perekonomian antar negara relatif terbuka. […]

Translate:

Terjemahkan »